Diskusi Warung Kopi April 2018: Pengembangan Energi Surya adalah Tanggung Jawab Bersama

Target untuk mencapai bauran energi (energy mix) sebesar 23% dari energi terbarukan pada tahun 2025 masih jauh dari ideal, karena itu dibutuhkan kerjasama oleh semua pihak untuk dapat mencapainya. Itu adalah salah satu kesimpulan yang mengemuka dalam Diskusi Warung Kopi (DWK) yang diadakan oleh Yayasan Energi Bersih Indoensia (Enerbi) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 lalu di Café Eatopia, Jakarta. Dalam diskusi yang bertema “Potensi, Tantangan dan Status Pengembangan Teknologi Sistem PV menuju target 23% energi terbarukan di Indonesia” ini menghadirkan tiga pembicara utama, yaitu Ezrom MD Tapparan dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Bambang Sumaryo Hadi dari Perkumpulan Pengguna Listrik Surya Atap (PPLSA) dan Nurrohman dari Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (APAMSI).

 

Pemerintah mengakui bahwa capaian pengembangan energi terbarukan masih rendah dari target yang ingin dicapai pada tahun 2025. Pada periode 2011-2017, pemerintah hanya sanggup membangun total 34,1 MW dari target 45 GW (bauran energi 23%). Meskipun demikian, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah melakukan beberapa upaya untuk terus mendorong penggunaan energi terbarukan. Di antara langkah-langkah tersebut menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM untuk percepatan elektrifikasi di pedesaan melalui energi terbarukan, melalui program LTSHE (Lampu Tenaga Surya Hemat Energi). Selain itu, Kementerian ESDM bersama Kementerian Pedesaan dan Daerah Tertinggal juga menyiapkan mekanisme pengalokasian dana desa untuk pembangunan dan pemeliharan instalasi energi terbarukan. “Pemerintah juga berusaha terus mendorong agar industri modul surya ini dibangun di dalam negeri, sehingga pemanfaatan EBT untuk listrik dapat lebih mandiri, terjangkau oleh rakyat dan ramah lingkungan,” demikian kata Ezrom. Ezrom juga meyakinkan bahwa surya memiliki potensi yang sangat besar, dan harga solar cell yang semakin murah kedepannya akan lebih kompetitif dengan listrik dari pembangkit thermal lainnya. Tentu, hal ini akan menjadi aya tarik bagi industri, bisnis dan rumah tangga di masa yang akan datang.

 

Dari sisi pengguna, Bambang menjelaskan bahwa dari potensi sebesar 600 GWp, target pemasangan modul surya untuk atap rumah masih tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 40GWp. Dari target tersebut, yang terpasang hingga saat ini masih jauh di bawah itu. “Rendahnya capaian itu karena mahalnya biaya investasi awal. Karena itu perlu mekanisme pendanaan khusus,” imbuhnya. Sementara itu, APAMSI menggarisbawahi bahwa hingga saat ini, industri modul surya di Indonesia masih belum ada. “Yang ada baru sebatas perakitan,” kata Nick, panggilan Nurrohman. Kapasitas produksi modul surya hingga saat ini masih sekitar 416 MWp/tahun. Produksi Indonesia masih kalah dengan produksi negara tetangga, seperti Malaysia, China dan India. Rendahnya kapasitas produksi serta daya serap pasar lokal, sebenarnya para pabrikan hidup segan mati pun tak mau. “Kami hanya modal nekad saja untuk terus mengembangkan modul surya ini”, tekan Nick. Bagi pabrikan modul surya, yang dibutuhkan adalah kejelasan kebijakan dari pemerintah sekaligus keberpihakannya pada produk-produk dalam negeri.

 

Dalam presentasinya, Presiden Direktur Enerbi Dinar Ari Prasetyo menyajikan beberapa proyek yang telah dan sedang dikerjakan oleh Enerbi. Dinar menggarisbawahi bahwa selama ini, proyek-proyek Enerbi menggunakan modul surya buatan dalam negeri, sebagai bentuk dukungan terhadap produk Indonesia. “Kami sangat mengapresiasi Enerbi yang mau menggunakan modul surya produk dalam negeri,” kata Ezrom.

 

Diskusi yang dihadiri oleh sekitar 30 peserta dari berbagai latar belakang ini ditutup dengan sebuah kesimpulan bahwa saat ini, pemerintah Bersama dengan pemangku kepentingan yang lain telah menyelesaikan peta jalan (roadmap) pengembangan energi surya. Implementasinya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa termasuk masyarakat. Dengan adanya peta jalan ini, diharapkan target-target yangtelah dicanangkan bersama dapat tercapai.

 

(Tim DWK)