Peran Supergrid dalam Perkembangan Kelistrikan dan Energi Terbarukan Indonesia

Listrik adalah salah satu parameter dari masyarakat yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai infrastruktur dari pembangunan oleh negara. Dengan konsep kelistrikan yang saat ini pembangunannya berdasar kepada peningkatan ekonomi, maka rencana untuk pemerataan listrik maka sangat bergantung pada permintaan (demand). Sesungguhnya PLN sebelum berubah menjadi BUMN pendekatan perencanaan Listrik adalah pendekatan penyediaan (supply driven) karena melekatnya tanggung jawab negara untuk menyediakan listrik sebagai infrastruktur (public service obligation) tetapi ketika PLN berubah menjadi BUMN maka fungsi PSO tersebut seolah kabur bahkan dapat di duga hilang dan orientasinya menjadi profit.

Sebenarnya ratio elektrifikasi di Indonesia cukup baik dengan mencapai 87% tahun 2015 (Ditjen Ketenagalistrikan, 2015) dimana lebih tinggi dibanding rata-rata dunia di 85.31% (https://data.worldbank.org), hanya rasio tersebut masih rendah dibandingkan reliabilitas pasokan listrik terutama didaerah timur yang kurang handal.

Seperti terlihat pada tabel dibawah, pada tahun 2015 sekitar 50% pasokan listrik masih mengandalkan PLTU batubara, dimana diketahui tranportasi batubara sering bermasalah saat memasuki musim ombak akibat buruknya cuaca. Tentunya hal tersebut berpengaruh pada kehandalan pasokan listrik yang menghambat aktivitas yang akan berakibat pada turunnya produktivitas daerah yang terkendala.
Gambar 1. Kapasitas Terpasang menurut Jenis Pembangkit (Dirjen Ketenagalistrikan Kementrian ESDM, 2016)

Kedua hal diatas menjadi tantangan besar dari penyedia listrik negara yaitu pemerataan listrik pada masyarakat dan listrik yang stabil dan handal. Untuk mengatasi pemerataan listrik, dalam Kebijakan Fiskal Subsidi Listrik 2017 (Kemenkeu, 2016) telah mencanangkan peningkatan rasio elektrifikasi secara nasional dan secara bersamaan mengurangi disparitas antar wilayah dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan khususnya di Pulau-pulau Terdepan dan daerah terisolasi. Terlihat untuk tantangan pertama sudah banyak langkah yang diambil, meskipun Sekitar 74% dari total kapasitas pembangkit nasional masih berada di wilayah Jawa-Bali, 16% di wilayah Sumatera, 3% di wilayah Kalimantan, dan sisanya di wilayah Pulau Lainnya (Sulawesi, Maluku, NTB-NTT, Papua) (Outlook Energi 2016, BPPT). Untuk tantangan kedua dari segi kebijakan belum terlihat cara menstabilkan pasokan listrik yang handal dan merata di seluruh Indonesia.

Salah satu cara untuk mengatasi kedua tantangan tersebut adalah dengan mengandaikan supergrid dibangun untuk mengatasi masalah listrik Indonesia, seperti pipa minyak, gas dan telekomunikasi yang terhubung antar pulau di Indonesia. Supergrid adalah konsep mentransmisikan listrik jarak jauh menggunakan Tegangan Tinggi arus searah (High Voltage Direct Current – HVDC). Aplikasi ini muncul karena kelebihannya dalam mentrasnmisikan listrik bawah laut, bawah tanah dan lebih sedikit rugi-rugi yang timbul, sehingga pembangunan power plant bisa didaerah potensial dan mentransmisikannya ke daerah yang membutuhkan.

Tabel 1. Kehilangan daya per 1000 km (Siemens, 2009)

Dalam aplikasinya supergrid digunakan untuk jaringan antar pulau atau jaringan cable bawah tanah yang sudah diterapkan di lebih 41 lokasi secara global, di asia tenggara ada pada Thailand (Khong Ngae) – Malaysia (Gurun) dengan kapasitas daya 300 MW. Yang terpanjang adalah di China dengan transmisi sepanjang 2070 km dan dengan kapasitas daya 6,400 MW dari kota Shanghai-Xiangjiaba dan Yulong-Tongli (China) 2059 km dengan daya 7,200 MW. Sehingga dalam implementasinya sangat mungkin untuk diterapkan dinegara kepulauan seperti Indonesia apabila akan dibangun interkoneksi antar pulau.

Gambar 2. Transimisi terpanjang Supergrid (siemens)

Dalam jurnal Perbandingan Keekonomian Transmisi HVDC dan Pengangkutan Batubara Dalam Pengembangan Kelistrikan Kalimantan –Sulawesi (E.Liun, 2017) dibandingkan antara biaya transmisi HVDC dengan biaya angkut Batubara (tabel 2). Terlihat besarnya biaya pengangkutan batubara nilainya per kWh untuk HVDC adalah 0.47 – 0.6 USD sedangkan pengangkutan batubara memiliki nilai 0.54-0.65 kWh untuk kapasitas 500 -2000 MW. Terlihat nilai pembangunan transimisi HVDC lebih tinggi (15%) dibandingkan pengangkutan batubara hanya dalam jurnal tersebut tidak memperhitungkan biaya pembangunan dermaga, perawatan jalan dan lainnya. Yang artinya dibandingkan dengan supply bahan bakar pembangkit dengan perbedaan biaya 15% tetapi transmisi supergrid memiliki kehandalan yang tidak tergantung cuaca.

Gambar 3. Saluran HVDC Kabel Laut Kaltim – Sulteng (E. Liun, 2017)

Tabel 2. Perbandingan Biaya Opsi Pengangkutan Batubara dan sistem HVDC

Dengan adanya transmisi supergrid tadi maka bukan tidak mungkin energi potensial dari Energi Baru dan Terbarukan juga dapat dimanfaatkan secara optimal seperti Surya, Air, Geothermal, angin dan bahkan nuklir dapat dikembangkan didaerah potensial tanpa perlu dekat dengan puncak beban. Khusus untuk nuklir yang selalu dipertanyakan keamanannya menjadi visible untuk dilakukan jauh dari pusat aktivitas manusia dan memiliki stabilitas geografis (seperti gangguan tektonik dll).

Sesuai dengan rencana PLN yang tertuang pada RUPTL 2016-2025, dalam jangka waktu 2016-2025 akan dibangun 22,186 MW dari Energi Baru dan Terbarukan yang tersebar di Indonesia, yang mana pembangunan pembangkit dari EBT total tersebut masih setengah dari kemampuan generasi daya hanya dengan tenaga air apabila dapat dimaksimalkan. Hanya kembali posisi pembangkitan sangat bergantung pada kebutuhan dan tidak dapat dikembangkan tanpa ada jaringan interkoneksi yang baik.

Tabel 3. Potensi Energi Terbarukan Indonesia (Outlook Energi 2016, BPPT)

Tabel 4. Rencana Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan 2016-2025 (RUPTL 2016-2025)

Gama Hafidz