Nasib Rencana Pembangunan Nuklir di Indonesia dibalik Bayang – Bayang Fukushima

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia masih menjadi topik pembahasan yang sampai saat ini sulit menemukan titik terang. Berbagai spekulasi muncul lantaran banyak pihak yang masih mempertanyakan kesiapan Indonesia dalam mengelola dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir. Kekhawatiran itu semakin kuat setelah terjadinya kecelakaan reaktor Fukushima pada  11 Maret 2011. Berbagai rencana pemerintah terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir mendadak perlu direview ulang. Apakah indonesia benar – benar sudah siap untuk memiliki PLTN?

Kecelakaan Fukushima yang terjadi sejak 6 tahun yang lalu secara langsung memberikan efek terhadap rencana pengembangan nuklir di Indonesia, khususnya di bidang energi. Sebelum kecelakaan Fukushima terjadi, pemerintah telah melakukan beberapa studi tapak calon lokasi PLTN yaitu di Semenanjung Muria tepatnya di Ujung Lemah Abang, Jepara. Pada Rencana Strategis BATAN tahun 2010 – 2014 yang tertera pada Peraturan Kepala BATAN No. 132/KA/VI/2011 menuliskan bahwa BATAN telah berkontribusi dan menghasilkan beberapa draft dokumen pendukung infrastruktur dasar pembangunan PLTN di Indonesia seperti BIS, URD, dan Site Data Report Ujung Lemah Abang. Berkaitan dengan perolehan yang telah dilakukan tersebut, International Atomic Energy Agency (IAEA) telah melakukan assessment pada Desember 2009 terhadap berbagai dokumen dan langkah yang telah dilakukan, adapun rekomendasi dan hasilnya adalah Fase I telah lengkap dan dilalui dengan baik serta dapat dilanjutkan ke Fase II. Dokumen renstra BATAN 2010 – 2014 ini menunjukkan bukti bahwa Indonesia sudah melakukan persiapan yang matang dalam rencana pembangunan PLTN komersil.

Kecelakaan PLTN Fukushima yang menyebabkan adanya pengungsi sebanyak 200.000 warga dari 7 kota di sekitar lokasi PLTN rupanya membawa pengaruh pada kebijakan pengembangan nuklir di. Pada tahun 2015, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengeluarkan rencana strategi pengembangan nuklir yang tertuang dalam Peraturan Kepala BATAN No 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2015 – 2019. Arah kebijakan dan strategi nasional pengembangan nuklir disesuaikan dengan agenda prioritas (Nawa Cita) keenam yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dengan arah kebijakan salah satunya adalah peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi.

Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi, pembangunan iptek dalam RPJMN III 2015 – 2019 salah satunya diarahkan pada layanan pengawasan tenaga nuklir yang mencakup pengawasan penggunaan tenaga nuklir di industri, pertanian, kesehatan, dan energi. Pemerintah sangat mendukung pemanfaatan teknologi nuklir di sektor industri, pertanian dan kesehatan contohnya yaitu pembangunan pilot plant irradiator gamma untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pengawetan bahan pangan, pengembangan industri magnet berbasis Neobidium, prototipe radioisotop dan radiofarmaka untuk diagnosis dan terapi kanker tersertifikasi. Di bidang energi, pemerintah (BATAN) fokus pada kegiatan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir untuk pengembangan reaktor daya riset eksperimental dengan kapasitas 10 MW. Rektor daya riset eksperimental ini masih jauh lebih kecil dibanding reaktor riset GA-Swabessy di Serpong yang berkapasitas 30 MW. Rencana pembangunan reaktor daya riset eksperimental ini ditargetkan selesai di tahun 2019.

Pemilihan pengembangan reaktor riset daya eksperimental merupakan salah satu bukti dampak kecelakaan Fukushima terhadap kebijakan dan arah pengembangan nuklir di Indonesia. Jika menengok status persiapan yang telah dilakukan oleh BATAN, BAPETEN, dan pemerintah, sudah semestinya Indonesia merencanakan pembangunan PLTN komersil. Nasib melemahnya rencana pembangunan PLTN akibat kecelakaan Fukushima juga dialami oleh beberapa negara tetangga di ASEAN seperti Thailand dan Vietnam. Thailand menunda rencana pembangunan PLTN semenjak kejadian kecelakaan PLTN Fukushima Daichi.

Dalam keputusan Menteri ESDM No; 5899 K/20/MEM/2016 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik PT PLN tahun 2016 – 2025 menyebutkan, kesulitan terbesar dalam merencanakan PLTN adalah tidak jelasnya biaya kapital, biaya radioactive waste management & decommissioning serta biaya yang terkait nuclear liability. Dalam dokumen tersebut juga mencantumkan bahwa kecelakaan PLTN Fukushima Daichi pada bulan Maret 2011 telah menunjukkan biaya nuclear liability sangat penting untuk diperhitungkan. Hal ini berdampak pada tingginya biaya investasi pembangunan PLTN.

Beberapa hal yang menjadi alasan pemerintah mengubah rencana strategis BATAN setelah terjadinya kecelakaan Fukushima adalah sebagai berikut:

  1. Nuclear security culture di Indonesia masih sangat rendah sehingga kekhawatiran terjadinya kebocoran reaktor atau kesalahan operasional PLTN sangat tinggi. Semua orang tahu bahwa Jepang adalah negara yang memiliki culture safety yang sangat baik. Kecelakaan Fukushima memberikan trauma tersediri bagi masyarakat Indonesia atas ketidakpercayaan seandainya PLTN dioperasikan oleh SDM negeri ini.
  2. Kecelakaan Fukushima menunjukkan adanya cost liability yang tinggi pasca terjadi kecelakaan. Cost liability menambah jumlah biaya investasi pada pembangunan PLTN. Semakin tinggi biaya investasi maka harga listrik/KWH dari PLTN akan semakin mahal. Hal ini dapat menjadikan PLTN tidak ekonomis dan menjadi lebih mahal dibanding dengan pembangkut lainnya.

Dengan pertimbangan beberapa hal yakni semakin langka dan mahalnya harga energi fosil serta ancaman iklim global sebagai akibat dari emisi karbon dioksida dari pembakaran batubara atau energi fosil lainya. Sebetulnya telah membuat PLTN menjadi sebuh opsi sumber energi yang sangat menarik untuk dikembangkan dan berperan dalam memenuhi kebutuhan listrik di masa depan. Namun, pembangunan PLTN tidak semata-mata didasarkan pada aspek ekonomi dan profitability, namun juga pertimbangan lain seperti aspek politik dan kebijakan Energi Nasional (KEN) sehingga keputusan pembangunan PLTN tetap menjadi opsi terakhir jika pada tahun 2025 pengembangan energi baru terbarukan tidak mencapai target 23%.

 

(Fitrotun Aliyah)
Dosen di Departemen Teknik Nulir dan Teknik Fisika, Universitas Gadjah Mada
Treasurer, Energi Bersih Indonesia

 

Referensi:

[1] Peraturan Kepala BATAN No. 132/KA/VI/2011 Tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Kepala BATAN No. 013/KA/I/2010 Tentang Rencana Strategis BATAN Tahun 2010 - 2014

[2] Peraturan Kepala BATAN No. 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis BATAN Tahun 2015 – 2019

[3] Keputusan Menteri ESD< No. 5899 K/20/MEM/2016 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2016 – 2025

[4] Rencana Kementerian ESDM 2015 – 2019

Illustration Picture : http://inhabitat.com/tag/nuclear-power/