Pembangunan Sistem Energi Alternatif di Tengah Isu Demokrasi dalam Penguatan Modal Sosial.

Litbang Kompas mencatat bahwa laju pemekaran daerah pasca-reformasi (1999-2009) bergerak begitu cepat, sehingga sulit dikendalikan oleh pemerintah. Dalam kurun 10 tahun tersebut tercatat 205 daerah otonom baru (DOB) hasil pemekaran. Sedangkan laju pertumbuhan DOB ini berbanding terbalik dengan kondisi sebelum diberlakukannya otonomi daerah. Sejak kemerdekaan sampai tahun 1999, Indonesia hanya memiliki 319 daerah otonomi. Artinya, dalam 54 tahun pemerintah berhasil menekan laju pembentukan daerah otonom. Boleh dikatakan bahwa sistem sentralisasi yang diterapkan aspirasi pemekaran daerah tersumbat karena semua urusan pemerintahan didominasi oleh kepentingan pusat. Dari jajak pendapat Kompas (29/11/12), publik menyoroti bahwa pencapaian target pelaksanaan otonomi daerah  sangat minim. Masih terdapat DOB yang belum mengalami penataan sehingga banyak urusan pemerintahan tetap ditangani pusat. Dari kesimpulan yang diperoleh jajak pendapat Kompas, responden menganggap bahwa pemekaran daerah yang dilakukan selama ini belum mensejahterakan masyarakat. Artinya, tujuan pembentukan DOB belum tercapai. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, kemampuan daerah dalam mencari sumber pendapatan sendiri masih lemah sehingga tetap bergantung pada pemerintah pusat. Akibatnya, pencapaian pembangunan selalu mengalami keterpurukan. Pemerintahan silih berganti namun kondisi masyarakat seperti jalan di tempat, pengangguran, kemiskinan, dan tingkat kriminalitas selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

 

Bahkan jika tidak diwaspadai dari sekarang, Bangsa Indonesia  akan menjadi serambi belakang bangsa-bangsa di Asia Timur dan Asia Tenggara. Bahkan menjadi pusat tempat menoleh tentang bangsa yang terus menerus perlu dikasihani. Lantas pertanyaannya, ada apa dengan bangsa ini? Apakah Bangsa Indonesia benar-benar miskin dan hanya menjadi obyek belas kasihan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan? Faktanya jika melihat di kehidupan pedesaan, sungai yang dulunya mengalir, rakyat yang tidak pernah mengalami kekurangan, saat ini keadaannya telah berubah. Sawah tidak lagi menghasilkan secara belimpah karena dimakan tikus, dan diganggu serangan hama serta bencana kekeringan. Banyak warga desa melakukan migrasi ke perkotaan untuk mengadu nasib sehingga menimbulkan permasalahan baru di perkotaan. Apa yang sebenarnya hilang dari kehidupan pedesaan ini sebenarnya bukan karena pemerintah mengalirkan subsidi pengganti BBM dalam jumlah yang kurang besar, atau tidak adanya fasilitas kredit. Sebenarnya yang menghilang dari kehidupan masyarakat pedesaan adalah sebuah energi yang tidak nampak yaitu energi kolektif masyarakat untuk mengatasi problem bersama. Upaya pemerintah dari berbagai jaman ke jaman untuk membangun pedesaan tidaklah pernah surut, namun dari waktu ke waktu hasilnya terus mengecewakan. Pikiran yang ada di benak para perencana, di pusat selalu tertuju bagaimana menyediakan uang untuk desa dengan berbagai jeinis bantuan kredit maupun berupa bantuan dana segar untuk sekedar dibagi-bagikan melalu paket program JPS, BLT, dan sejenisnya. Pemerintah terkesan tanpa pernah sungguh mengenali dan mendiagnosis masalah yang lebih mendasar yaitu sistem sosial mereka. Akibatnya, masyarakat hanya menjerit ketika bantuan terlambat datang. Masyarakat dapat dikatakan sedang tertimpa gejala yang sangat kronis yaitu hilangnya kebersamaan dan energi kelompok karena hilangnya modal sosial (social capital).

 

Lantas apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan hidup dan penipisan sumber daya seperti telah diilustrasikan di atas? Yaitu perlunya melakukan transformasi di bidang pembangunan. Transformasi pembangunan paling tidak harus menyelesaikan tiga persoalan dasar; pertama masalah keadilan, kedua masalah kesinambungan sumberdaya alam, ketiga masalah partisipasi untuk penguatan modal sosial masyarakat. Pembangunan harus memberi kesempatan bagi semua kelompok masyarakat untuk berpartisipasi menyumbangkan tenaga dan pemikirannya. Dengan disentuhnya ketiga persoalan dasar tersebut, menurut Korten suatu pembangunan akan menjadi pembangunan yang berorientasi masyarakat. Pembangunan bukan lagi merupakan proyek pemerintah yang ditujukan kepada rakyat di bawah, atau bukan lagi proyek pemerintah asing yang memberikan pinjaman uang kepada sebuah negara yang miskin. Pembangunan merupakan gerakan masyarakat. Untuk itu, demi terlaksannnya pembangunan ini, masyarakat harus berperan aktif dalam menentukan arah dan program pembangunan.

 

Transformasi pembangunan ke penguatan modal sosial.

Seperti pernah dilakukan oleh suatu komunitas mahasiswa yang bergerak di bidang energi terbarukan, di samping spesialisasi mereka untuk menciptakan temuan-temuan energi alternatif yang berasal dari alam demi menjaga kesinambungan sumberdaya alam; mereka juga mengkondisikan agar temuan mereka sungguh dapat berguna bagi masyarakat untuk mengatasi kebutuhan dasar masyarakat akan energi ketika kelangkaan terjadi sehingga membuat masyarakat lepas dari ketergantungan pusat. Di Desa Banyumeneng, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, komunitas mahasiswa sentra energi (kamase) ini membangun  sistem penganggkatan air dengan menggunakan energi sinar matahari untuk mengatasi masalah kekeringan yang selama ini membelenggu masyakarat. Dalam hal ini, masyarakat  tidak hanya menerima suatu bantuan sistem instalasi secara pasif tetapi dilibatkan dalam segala penentuan arah kebijakan terkait pembangunan instalasi tersebut mulai dari jadwal gotong-royong sampai  pembuatan organisasi pengelolaan air ketika sistem instalasi berhasil dibangun, sehingga instalasi sosial juga ikut terbangun di dalamnya. Sejauh ini, dimensi  modal sosial seperti ini sering diabaikan dan berada jauh di luar pembangunan. Padahal sejatinya, modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakan kebersamaan, transfer ide, sehingga timbullah rasa saling percaya dan saling menguntungkan demi mencapai kemajuan bersama.

 

Fukuyama (1999) mengatakan bahwa modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat, baik pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Modal sosial menjadi sumber daya yang dipandang sebagai suatu investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Inti dalam memahami modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu kelompok untuk dapat bekerjasama, membangun suatu jaringan demi mencapai tujuan bersama. Kerjasama sendiri dapat terjadi manakala terdapat suatu pola interrelasi yang saling menguntungkan (timbal-balik), dan dibangun di atas kepercayaan akan norma dan nilai-nilai yang kuat. Adapun unsur-unsur pokok terbentuknya modal sosial antara lain; pertama, tergantung bagaimana suatu komunitas atau masyarakat membangun asosiasi beserta jaringan-jaringannya; artinya bagaimana warga masyarakat mau melibatkan diri ke dalam suatu jaringan hubungan sosial tertentu. Jaringan hubungan sosial biasanya didasari oleh kekhasan tertentu dalam masyarakat; seperti persamaan nasib, ikatan-ikatan kelas sosial tertentu, etnis, dan lain sebagainya. Kesamaan nasib inilah yang meningkatkan kohesifitas sosial di antara mereka sangat tinggi. Identifikasi jejaring ini dapat dilihat dari segi integritas warga Desa Banyumeneng; misalnya dengan melihat jumlah warga masyarakat yang memiliki tingkat loyalitas yang tinggi terhadap komunitas yang mereka bentuk dan kembangkan dalam sistem pengelolaan air. Loyalitas sendiri dapat ditunjukan dengan komitmen dalam menggunakan sumberdaya yang mereka miliki untuk kepentingan masyarakat Banyumeneng.

 

Kedua, adanya trust (rasa mempercayai). Dalam konsep Fukuyama, trust merupakan sikap saling mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial; dengan tingginya rasa saling mempercayai ini akan semakin meningkatkan partisipasi warga masyarakat dalam berbagai bentuk dan dimensi terutama yang berhubungan dengan pencapaian tujuan bersama. Keterlibatan semua elemen masyarakat Desa Banyumeneng akan menumbuhkan trust di antara masyarakat dan menganggap bahwa proyek pembangunan instalasi ini memiliki arti penting bagi peningkatan basic needs mereka. Sebaliknya, ketika rasa saling mempercayai mengalami pemudaran, maka akan menimbulkan problem sosial yang serius, sehingga tidak mengherankan ketika lunturnya rasa saling mempercayai akan dibarengi hadirnya tindakan-tindakan menyimpang dari nilai yang berlaku. Qianhong Fu sendiri membagi trust ke dalam tiga tingkatan; tingkatan individual, tingkatan relasi sosial, dan tingkatan sistem sosial. Ketiga tahapan ini memiliki korelasi yang tidak dapat dipisahkan. Katakanlah, ketika warga Banyumeneng telah saling mempercayai, maka merekapun akan mempercayai ketulusan relasi yang terjalin diantara mereka, dibuktikan dengan kesediaan semua warga melakukan kegiatan gotong-royong secara bersama. Tingkatan yang paling atas adalah rasa saling mempercayai sistem sosial yang telah mereka bentuk secara bersama-sama; contohnya dengan dibuat sangsi-sangsi sosial yang disepakati bersama demi menjaga konsistensi warga dalam merawat konsistensi kebersamaan mereka.

 

Ketiga, adanya rasa saling menguntungkan (resiprocity). Modal sosial senantiasa diwarnai kecenderungan untuk saling tukar menukar kebaikan antar warga masyarakat. Sehingga membuat warga masyarakat memiliki semangat membantu satu sama lain tanpa mengharapkan imbalan seketika. Pola pertukaran yang dimaksud di sini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara resiprokal seketika, seperti dalam proses jual beli, namun merupakan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang dalam suasana atau semangat untuk membantu kepentingan bersama.

 

Pengalaman Bangsa Indonesia selama ini adalah modal sosial susah untuk berkembang. Hal ini dikarenakan masyarakat sipil tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengembangkan diri dan berinovasi. Mereka hanya mengikuti kerangka pikir dan kemauan penguasa yang seringkali sebenarnya bertentangan dengan kemauan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Kuatnya dominasi pemerintah pusat selama ini sehingga meminggirkan peran masyarakat sipil. Padahal sistem pemerintahan yang demokratis seharusnya mampu memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk menentukan sendiri setiap proses formulasi dan eksekusi keputusan yang menyangkut kelangsungan kehidupan  mereka. Dalam konteks ini, partisipasi warga masyarakat merupakan kunci dari keberhasilan berbagai bentuk kebijakan dan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga cita-cita demokrasi sapat sampai kepada akar rumput khususnya di era otonomi daerah, dengan demikian masalah ketergantungan yang selama ini membelenggu masyarakat Indonesia pada umumnya dapat teratasi.

Tami