Tantangan energi Indonesia di Masa depan

Sentralisasi Energi dalam konsep efisiensi telah menjadi panglima utama pembangunan Indonesia. Konstruksi pola pikir yang dibentuk dalam pembangunan selama ini adalah Indonesia negara yang kaya sumber energi, sehingga pengembangan energi harus dilakukan seoptimal mungkin. Dengan berjalannya waktu, paradigma tersebut telah salah dimengerti menjadi eksploitasi energi fosil sebanyak mungkin untuk memenuhi kebutuhan energi “instant” nasional. Kondisi tersebut berdampak pada pengembangan energi non-fosil yang menjadi mati suri dan kurang menarik. Tanpa persiapan yang baik, lambat laun kemunduran ketahanan energi nasional akan mulai berdampak secara luas.

Pemenuhan konsumsi energi Indonesia kedepannya membutuhkan peningkatan pemanfaatan semua potensi yang tersedia dengan pola pengembangan yang berbeda dengan sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala SKK Migas saat ini Rudi Rubiandini dalam presentasinya Teknologi EOR untuk peningkatan produksi MIGAS seperti pada Gambar 1 dan Gambar 2, pada tahun 2010 Sebanyak 77% (setara dengan 2.3 juta barrel minyak) dari total pemenuhan kebutuhan energi Indonesia masih berasal dari sektor minyak bumi dan gas alam (Migas). Sementara itu, kondisi cadangan Migas Indonesia sudah memasuki masa kritis, dengan perkiraan ketersediaan minyak bumi untuk 12 tahun ke depan dan Gas alam untuk 50 tahun. Di sisi lain, dengan potensi sumber energi terbarukan (renewable energy) yang besar, hanya 4,3% kontribusi energi terbarukan yang berasal dari panas bumi dan air yang dimanfaatkan setara dengan 160 ribu barrel minyak. Padahal, kedua energi terbarukan tersebut bersifat on-grid serta padat modal, agar memiliki sisi ekonomis. Artinya, pembangunan energi nasional dan ketahanan nasional masih bersifat terpusat tanpa melibatkan masyarakat.

Gambar 1 Bauran energi Indonesia

Impor energi fosil yang dilakukan pemerintah hingga saat ini merupakan salah satu jawaban untuk memenuhi kuota kebutuhan Migas dalam negeri dengan kondisi cadangan (reserve) dan produksi yang kian menurun. Sebagai gambaran mengutip tulisan Menteri ESDM Jero Wacik dalam majalah ESDM edisi 1, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional per-awal tahun 2013 mencapai 1,33 juta barrel dengan produksi nasional rata-rata 870 ribu barrel. Artinya, produksi nasional hanya mampu memenuhi 67% kebutuhan, dan sisanya diperoleh melalui impor. Performa impor BBM dapat terlihat dalam dana APBN 2012 yang dianggarkan sampai 137,4 trilliun dengan realisasi sampai 211,9 trilliun, atau membengkak 72%. Dengan nilai harga minyak dunia yang merangkak naik, maka dapat dibayangkan dana impor BBM ini akan ikut naik dengan jumlah kuota yang sama, apalagi bila konsumsi ikut meningkat. Pertanyaan lain yang perlu diajukan adalah, sampai kapan subsidi dipertahankan dengan kondisi cadangan yang kian menipis, di samping efek samping dari subsidi ini adalah kurang menariknya sektor energi lain. Padahal, dalam bauran energi dibutuhkan pertumbuhan 15,5 % per-tahun hingga tahun 2025 untuk pengembangan sumber energi baru dan terbarukan. Apalagi, pemerintah menargetkan hingga tahun 2025 porsi sumber energi terbarukan dalam bauran energi Indonesia mencapai 25,9%.

Gambar 2 Proyeksi Energi Indonesia 2025

Sehingga pemahaman masyarakat mengenai mahalnya energi fosil dan keberlanjutannya perlu terus ditingkatkan, mengingat di masa mendatang ketersediaan sumber energi fosil semakin menipis. Masyarakat harus lebih akrab dengan energi bentuk lain (energi baru dan terbarukan) dan mendukung pemanfaatannya. Masyarakat juga harus sadar dan bijak dalam pemanfaatan energi untuk menunjang produktivitas ekonomi serta menghindari penggunaan BBM untuk kegiatan yang tidak produktif, terlebih lagi apabila suatu saat terjadi pengalihan subsidi BBM untuk subsidi sektor lain yang lebih penting seperti kesehatan dan pendidikan. Melihat pola tindakan yang berkembang dalam keseharian masyarakat, sebuah teladan yang baik dapat menjadi peluang penyadaran masyarakat. Tokoh masyarakat yang berpengaruh dapat diminta/ditunjuk menjadi duta khusus untuk menjadi contoh dalam pemanfaatan energi secara bijak. Tindakan dan sosialisasi sederhana secara terus menerus sangat dibutuhkan dalam proses ini.

Undang-Undang No. 22/99 mengenai desentralisasi dan otonomi daerah seharusnya menjadi pintu gerbang pemerintah daerah dalam melihat potensi energi lokal dan pemenuhan energi secara mandiri untuk pembangunan daerahnya. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 17.000 lebih pulau, serta kondisi alam dan masyarakat yang beragam, maka diharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat bersinergi dengan masyarakat untuk membuat program-program energi yang lebih tepat. Sehingga, menjadi jelas posisi pemerintah pusat dalam mengatur energi yang bersifat masif dan Pemda yang mengatur energi yang bersifat lokal agar dapat tercipta pemenuhan energi yang diharapkan.

Peran pemerintah pusat dalam memacu perkembangan diversifikasi energi tidak terbatas hanya dengan pemberian insentif atau bantuan, tapi juga dengan membangun iklim kerjasama yang kondusif dengan pihak swasta untuk mempersiapkan industri energi hulu, serta kerjasama dengan lembaga akademis maupun non-akademis serta dengan tenaga ahli yang siap sedia dalam penerapan diversifikasi energi sesuai dengan potensi alam sekitar (link and match). Tanpa semua usaha di atas, sangat sulit untuk memenuhi target bauran energi 2025 dan kemandirian energi Indonesia dalam jangka panjang. Pemenuhan konsumsi energi Indonesia kedepannya membutuhkan peningkatan pemanfaatan semua potensi yang tersedia dengan pola pengembangan yang berbeda dengan sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala SKK Migas saat ini Rudi Rubiandini dalam presentasinya Teknologi EOR untuk peningkatan produksi MIGAS seperti pada Gambar 1 dan Gambar 2, pada tahun 2010 Sebanyak 77% (setara dengan 2.3 juta barrel minyak) dari total pemenuhan kebutuhan energi Indonesia masih berasal dari sektor minyak bumi dan gas alam (Migas). Sementara itu, kondisi cadangan Migas Indonesia sudah memasuki masa kritis, dengan perkiraan ketersediaan minyak bumi untuk 12 tahun ke depan dan Gas alam untuk 50 tahun. Di sisi lain, dengan potensi sumber energi terbarukan (renewable energy) yang besar, hanya 4,3% kontribusi energi terbarukan yang berasal dari panas bumi dan air yang dimanfaatkan setara dengan 160 ribu barrel minyak. Padahal, kedua energi terbarukan tersebut bersifat on-grid serta padat modal, agar memiliki sisi ekonomis. Artinya, pembangunan energi nasional dan ketahanan nasional masih bersifat terpusat tanpa melibatkan masyarakat.

Gama Hafizh Aditya